"Bubarkan PSSI dan KPSI, Saya Rela Digugat"

Menpora KRMT Roy Suryo Notodiprojo (ANTARA/Andika Wahyu)

 Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo langsung pusing tujuh keliling begitu dilantik sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang baru pada 15 Januari lalu. Selain kasus korupsi Hambalang, satu persoalan yang tak kalah pelik langsung menghadangnya: konflik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang sudah dua tahun tak kunjung usai. 

Persepakbolaan nasional terus dirundung dualisme--mulai dari dualisme federasi, dualisme liga, sampai dualisme tim nasional. Sebagai Menpora baru, Roy Suryo berjanji akan bekerja cepat untuk menuntaskan masalah ini. Waktunya tak banyak, cuma sampai 16 Maret, sesuai tenggat yang telah ditetapkan FIFA. Cilakanya, belum apa-apa dia sudah memantik kontroversi. Tersiar kabar bahwa dia pagi-pagi sudah melansir pernyataan akan membubarkan PSSI maupun oposisinya, Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI).

Benarkah? Berikut petikan wawancara dengan politisi Partai Demokrat kelahiran Yogyakarta 44 tahun lalu itu. 

Apa langkah pertama Anda sebagai Menpora?

Kita mulai babak baru kepemudaan dan keolahragaan Indonesia. Saya ingin memulai hal yang baru. Saya mohon doa restu dari semuanya. Saya mengerti bahwa saya bukan orang yang sangat berkompeten dalam dunia kepemudaan dan olahraga. Saya sangat menyadari itu. Tapi, instruksi dari Presiden sudah sangat jelas. Ada tiga arahan langsung.

Yang pertama: konsolidasi. Itu, alhamdulillah, sebelum saya dilantik sudah coba saya lakukan. Teman-teman di Kemenpora akan saya ajak bersama-sama. Kita akan memegang satu warna, yaitu Merah Putih. Tidak ada lagi kubu-kubu. 

Saya sudah bertemu dengan Mas Andi Mallarangeng, Pak Adhyaksa Dault, Pak Hayono Isman, dan bahkan Pak Akbar Tanjung (Menpora sebelumnya, Red.). Saya tidak ingin ada friksi di dalam. Semua keluarga besar Kemenpora. tidak ada 'orangnya A' atau 'orangnya B'. Intinya dengan konsolidasi yang kuat kami akan menuntaskan setidaknya dua hal.

Pertama, saya akan mempercepat penyelesaian kendala yang sedang dialami Satlak Prima, di mana kita harus mempersiapkan diri menghadapi event besar yaitu SEA Games 2013 di Myanmar. Kendala terbesar adalah anggaran. Sampai hari ini anggaran belum turun. Tapi, saya kemarin sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Komisi X DPR RI. Meskipun belum ada rapat dengar pendapat, saya minta tolong dibantu. Anggaran Rp1,9 triliun itu harus turun segera. Jangan sampai atlet kita sendiri yang menanggung biaya latihan.

Yang kedua adalah masalah PSSI. Itu harus dituntaskan.

Apa langkah terdekat Anda untuk menyelesaikan kemelut PSSI?

Saya akan pastikan agar langkah-langkah yang sudah diambil para pendahulu saya dilaksanakan; termasuk yang diambil tim Pak Agung Laksono, yakni pembentukan Task Force. Di sana ada beberapa kesepakatan.

Saya akan lihat apakah kesepakatan-kesepakatan itu dipatuhi atau tidak. Kalau sudah tanda tangan tapi tidak dipatuhi, saya akan bertemu dengan dua tokoh yang sering disebut-sebut berada di balik masalah ini. Kalau kedua orang itu kesulitan datang ke sini (kantor Kemenpora), maka saya yang akan sowan ke sana.

Selaku wakil masyarakat, saya ingin sekali masalah ini selesai dengan cepat. Dan memang sering saya katakan: pilihannya hanya salah satu (PSSI atau KPSI), atau tidak semuanya. Kalaupun saya harus memilih tidak semuanya, itu adalah pilihan terakhir. Tapi, itu dengan restu rakyat Indonesia dan ridha Allah Subhanallah.

Saya juga menyiapkan langkah-langkah jika nanti ada gugatan dan sebagainya.

Jadi, artinya benar Anda mau membubarkan PSSI dan KPSI?

Saya tidak bisa mengatakan benar atau tidak. Tapi, itu termasuk salah satu opsi kebijakan kalau tidak ada opsi lain yang bisa dipilih.

Banyak yang mengatakan mereka agak sulit disatukan. Kalau tidak bisa disatukan, kan tidak mungkin juga diduakan. Kita kan tidak mungkin punya dua induk olahraga sepakbola. Harus jadi satu.

Kalau tidak bisa jadi satu, dua-duanya tidak mau, ya akan dicari solusi yang sangat clear dan tepat sesuai hukum dan tanpa melanggar Statuta PSSI. Pembubaran kalau dilakukan dengan cara-cara sesuai hukum, saya pikir tidak masalah.

Saya selaku wakil pemerintah siap bertanggung jawab. Saya rela digugat karena gugatan dalam olahraga itu tidak akan ada perdata, apalagi pidana. Adanya arbitrase. Insya Allah kita akan selesaikan ini semua. 

Penanganan konflik PSSI telah diserahkan kepada KOI (Komite Olimpiade Indonesia). Anda setuju?

KOI itu kan bagian IOC (International Olympic Committee). Fungsinya sebenarnya menangani hal-hal yang berhubungan dengan event-event di luar negeri. Apakah ini harus ditangani KOI atau tidak, nanti akan kami lihat lagi.

Apa komentar Anda soal keterlambatan pembayaran gaji pemain di beberapa klub sepakbola?

Kalau soal gaji, itu nanti akan saya clear-kan terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terlibat.

Indonesia sukses jadi juara umum SEA Games 2011. Apa target Anda untuk SEA Games tahun ini?

Kita tidak mungkin sama persis seperti yang di Palembang. Saat itu kita cukup punya waktu untuk mengatur cabang-cabang olahraga. Tapi, kami akan pelajari cabang olahraga mana yang masuk olimpiade dan non olimpiade. Nanti ada statistiknya, berapa persen cabang olahraga olimpiade dan non olimpiade. Nanti akan kita sinergikan.

Pakar-pakar olahraga akan kami mintai bantuan karena saya bukan ahli di bidang itu. Saya tidak berani memasang target apakah harus juara umum atau tidak. Tapi kalau kita lihat statistik, setiap kali kita jadi tuan rumah SEA Games, biasanya kita juara umum. Kalau tidak, biasanya Thailand atau negara lain yang juara. Yang jelas waktu saya tidak banyak untuk bekerja. 

Soal janji bonus besar untuk atlet SEA Games akan tetap Anda pertahankan?

Insya Allah tetap ada. (kd)