Peran Jokowi Pada Tol Di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata masih pikir-pikir soal rencana pembangunan 6 ruas tol di DKI Jakarta, Menurutnya, 6 ruas tol ini boleh dibangun tapi dengan satu syarat. Apa itu?

Jokowi menjelaskan, 6 ruas jalan tol itu harus juga memiliki peran untuk mendukung transportasi massal. Dengan kata lain, ruas jalan tol ini harus berintegrasi dengan transportasi massal.

"Enam ruas jalan tol itu apa? Gunanya untuk apa? Memberikan fasilitas pada mobil atau pada bus atau pada transportasi yang lain. Nanti kalau ngomong tidak setuju (tapi) ternyata untuk elevated bus, ya boleh saja," ungkap Jokowi saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Menteri PU, dan Menteri Perumahan Rakyat, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/12).

Sampai saat ini, Jokowi mengaku belum mendapat penjelasan detil mengenai proyek tol senilai Rp 41,5 triliun ini. "Oleh sebab itu saya tanya, ini untuk elevated bus, ini belum diterangkan ke saya. Gambarnya dari mana ke mana saja saya belum tahu," tegasnya.

Saat ditanya mengenai setuju atau tidak setuju mengenai pembangunan ini, Jokowi kembali menegaskan dirinya belum mendapat penjelasan.

"Saya belum ngomong setuju dan tidak setuju itu karena saya belum diberi penjelasan secara detil," kata mantan Walikota Solo ini.

Keenam ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama mencakup ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.

Tahap kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu yang akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk tahap ketiga yaitu Tanah Abang-Ulujami dan Pasar Minggu-Casablanca akan dibangun di 2018 hingga 2020.

Kontraktor tol ini adalah konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang cukup mahal, yaitu Rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.