OC Kaligis diberi jabatan dewan penasihat hukum Partai NasDem

Kamis, 24 Januari 2013 16:30:27

Usai menyatakan bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem), pengacara kawakan OC Kaligis langsung mendapatkan jabatan dari partai. Pria yang sempat menjadi kuasa hukum Muhammad Nazaruddin ini didaulat menjadi anggota Dewan Penasihat Badan Advokat Hukum.
"Beliau akan menjadi anggota Dewan Penasihat Badan Advokat Hukum," kata Ketua Umum NasDem Patrice Rio Capella di DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta, Kamis (24/1).
Sebelumnya, OC Kaligis memutuskan bergabung dengan Partai NasDem. Mantan pengacara koruptor M Nazaruddin ini mengaku ingin melakukan perubahan di bidang politik dan hukum.
"Saya sebelumnya masuk ormas dulu tentu dengan gerakan perubahan. Apalah politik tanpa hukum yang adil," kata OC Kaligis saat konferensi pers di DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta, Kamis (24/1).
OC mengaku tak punya niat jadi caleg. Tapi jika ditawari, dia juga tidak akan menolak.
"Saya tidak mimpi jadi caleg tapi sebagai elemen perubahan masih mungkin. Kalau tenaga saya dibutuhkan tentu akan saya berikan pada Partai NasDem," ujarnya politis.

[ian]

Raja Dangdut Siap Menjadi Presiden RI

 

 

 Hujan turun di Kemanggisan, Jakarta Barat, Ahad malam, 2 Desember 2012. Ratusan orang, di tengah hujan yang kian deras, tetap  berjalan menuju Jalan KH Syahdan. Hujan tak menyurutkan langkah mereka menuju panggung berukuran 7x8 meter. Lokasinya tak jauh dari Universitas Bina Nusantara.
Sekitar setengah sembilan malam, sebuah mobil Mercedes Benz hitam tiba di belakang panggung. Seorang lelaki berbaju gamis putih, berpeci hitam dan bersorban keluar dari mobil mewah itu. Terdengar suara rapal doa menyambut seorang alim yang juga pemusik itu. Dia adalah Rhoma Irama, yang akrab disapa Bang Haji.
Di sana, turut hadir 96 anak yatim. Kehadiran mereka dianggap penting. Paling tidak begitulah saat pembaca acara membuka acara.  "Ada santunan dari Bang Haji Rhoma kepada anak-anak yatim. Jangan lupa kita semua mendoakan agar jalan Bang Haji menuju kursi Presiden dilancarkan," kata pembawa acara.
Lalu Bang Haji naik ke atas panggung. Dia mulai berceramah. Beberapa kali dia menyentil kesiapannya memimpin negara Indonesia. Sentilan itu seakan mempertegas ambisi Rhoma,  menjadi orang nomor satu di republik.
Soal Rhoma melirik kursi RI-1 sudah muncul sejak November lalu. Adalah Wasiat Ulama (Wasilah Silaturahim Asatidz Tokoh dan Ulama), yang pertama mencetuskan ide itu. Ketua Umum DPP Wasiat Ulama, Fachrurrozy Ishaq, menyatakan Rhoma paling tepat sebagai calon presiden alternatif bagi umat Islam di Indonesia.
Kepemimpinan Rhoma, kata Wasiat Ulama itu,  tak perlu diragukan. "Dia memimpin Soneta grup selama 40 tahun lebih," kata Fachrurrozy. Dan seakan membandingkan dengan banyak partai poltik yang pecah,  grup dangdut pertama di Indonesia itu justru solid sampai sekarang. Memimpin beberapa orang di kelompok musik dangdut itu, bagi Wasiat Ulama, sudah cukup menjadi alasan mengusung Rhoma ke kursi presiden.

Lompat jendela
Kalau Rhoma berani maju, tentu dia punya “modal” politik yang kiranya memadai. Meski karirnya sendiri sebetulnya diawali sebagai pemusik, yang belakangan tergoda ke politik.
Lahir 11 Desember 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan nama Oma Irama. Dia anak kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya Raden Burdah Anggawirya, dan ibunya R.H. Tuti Juariah. Setelah naik haji pada 1975, namanya diubah menjadi Raden Haji Oma Irama, disingkat Rhoma Irama.
Lahir sebagai keluarga kelas menengah di Jawa Barat, minat Rhoma pada musik sudah dimulai sejak kecil. Nama belakangnya “Irama” diberi karena dia dilahirkan usai  ayah dan ibunya menonton pagelaran musik.
Pada pertengahan 1960-an, dia sempat kuliah di Universitas 17 Agustus Jakarta. Jurusannya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tapi kuliah itu dia tinggalkan karena dia lebih suka pada musik.
Demi musik ini, dia suka membolos saat masa sekolah di SMA. Caranya, melompat dari jendela sekolah. Tujuannya, untuk berlatih dengan band yang dia dirikan. Kelompok band pertama yang dia dirikan adalah Gayhand pada 1963.
Pada pertengahan 1970, dia mulai tertarik pada musik rock dan India. Dia pun mendirikan kelompok musik Soneta. Dengan campuran musik Melayu, rock dan India maka lahirlah lagu-lagu yang dikenal orang dengan nama dangdut. Ini karena ada campuran gitar listrik, drum, gendang dan suling.
Rhoma bertangan dingin. Sudah berpuluh album dibuat, dan tak kurang 600 lebih lagu dia ciptakan. Itu sebabnya,  dia dikenal sebagai Raja Dangdut.
Baru pada 1977, setelah suara gitar dangdut “sang raja” itu mulai kuat menyihir massa, partai politik pun meliriknya. Pada tahun itu, dia digaet Partai Persatuan Pembangunan menjadi juru kampanye. Rupanya langkah itu bikin rezim Suharto gerah. Rhoma “dicekal” selama 11 tahun tak boleh masuk TVRI Dia baru masuk televisi pada tahun 1988, saat Suharto mulai mendalami Islam. (Lihat Infografik: Goyang Politik Rhoma Irama)
Motivasi
Lalu apa motivasinya kini maju ke kursi RI-1? Kepada wartawan VIVAnews, Mohamad Adam, Rhoma menuturkan alasannya. Kendengarannya sederhana, bahwa negara ini sudah jauh dari nilai Pancasila. Terutama nilai ketuhanan, kemanusian dan persatuan. Dia pun merasa terpanggil. “Kita dulu bangsa ramah sekarang menjadi bangsa yang pemarah,” ujarnya. (Lihat Wawancara Rhoma: "Soal Capres, Saya Nothing To Lose).
Ia prihatin melihat anarkisme makin meluas. Tiada hari tanpa tawuran, dan tiada hari tanpa konflik horisontal. Itu sebabnya, dia memutuskan maju menjadi capres pada 2014.
Soal visi, Rhoma tak khawatir. Selama 40 tahun, seperti diakuinya,  dia sudah berkampanye visi dan misinya ke sekujur negeri. "Saya rasa visi misi saya sudah puluhan tahun tersebar melalui lagu-lagu saya,” ujar Rhoma. Semua lagunya, punya muatan “dakwah”. Itu artinya, sebanyak 680 lagu dia ciptakan selama berkarir di musik sarat pesan “politik” juga.
Bukan jazz
Tapi sejauh mana niat politik Rhoma itu disambut partai politik? Sejauh ini baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjajaki keinginan Rhoma. Pimpinan PKB, Muhaimin Iskandar, menyempatkan diri bertemu Bang Haji. Tapi, belum tentu pertemuan itu berujung pada ketetapan partai. “Rhoma itu hanya dilirik,” kata Ketua DPP PKB, Abdul Malik Haramain.
Menurut Abdul, PKB sekarang tengah menimbang-nimbang Capres. Selain Rhoma, ada nama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud Md. Menurut Abdul Malik, dibanding Rhoma, nama Mahfud lebih banyak diusung kader PKB. Alasannya, kredibilitas Mahfud cukup baik, berpengalaman di pemerintahan, dan berdasar survei elektabilitasnya juga bagus. Karenanya, pintu Rhoma melalui PKB agaknya cukup berat.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga senada dengan PKB. Menurut anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, PKS menghargai niat Rhoma. Karena menjadi Capres adalah hak setiap warga negara. Namun, PKS menurutnya tak akan mendukung Rhoma. Alasannya sederhana. “Sebagian besar anggota PKS tidak suka dangdut,” kata Hidayat.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga seirama. Menurut Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edhie, PAN tak akan mencalonkan Rhoma sebagai Capres. “PAN sampai detik ini sudah memutuskan mengusung kadernya sendiri, Hatta Radjasa.”
Partai Islam terakhir, Partai Persatuan Pembangunan, juga tak jauh berbeda. Dulu partai ini pernah memakai Rhoma sebagai juru kampanye. Kini, mungkin karena zaman berganti,  partai itu tidak terlalu antusias pada si Raja Dangdut.
Sekjen PPP Romahurmuzy mengatakan,  Rhoma memang populer. Tapi bukan berarti dia bisa diterima oleh massa pemilih, dan memiliki nilai tinggi untuk pemilu presiden. “Rhoma kan baru teruji popularitasnya, kapabelnya belum,” ujarnya. Dia mengibaratkan, peminat Rhoma hanya di musik dangdut. Tapi tidak di kafe yang membawakan lagu jazz.
Bila keempat partai itu menolak Rhoma, jalan si Bang Haji menuju RI 1 jelas tidak mudah. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambardi, mengatakan kalau Rhoma tidak punya posisi di partai dia, akan kesulitan untuk mencalonkan diri, alias tak punya kendaraan. Apalagi, “Menyanyi itu berbeda dengan pengambilan kebijakan,” ujar Dodi.
Dukungan parpol sangatlah penting. Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia Toto Izzul Fatah mengatakan menurut peraturan seorang Capres harus didukung oleh partai dengan perolehan suara 25 persen di DPR, atau 20 persen suara secara nasional. Jadi, hanya PDIP dan Golkar saja yang bisa. Sementara PKB yang digadang-gadang akan memajukan Rhoma, belum tentu lolos parlementary threshold.
KontroversialDi tengah belum pastinya dukungan partai politik, popularitas Rhoma juga diwarnai banyak kontroversi. Pada 2003, lewat Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia yang dipimpinnya, Rhoma mengecam secara keras “Goyang Ngebor” dari penyanyi dangdut Inul Daratista.
Pada saat itu, publik banyak yang jatuh simpati pada Inul. Penggemar dangdut pun terbelah. Ada yang pro tapi tak sedikit juga yang kontra dengan Rhoma Irama.
Saat hangat-hangatnya Rhoma vs Inul itu, publik kembali dikejutkan saat Rhoma bermalam --dari jam 23.00 – 04.00 WIB-- di apartemen pemain sinetron Angel Lelga. Peristiwa itu terekam kamera infotaimen. Saat ditanyai, Rhoma berdalih tengah memberi nasehat agama pada Angel. Belakangan dia mengaku telah menikah siri dengan Angel. Namun Angel diceraikan pada hari yang sama saat dia menikah.
Publik mencatat itu pernikahan ketiga dari Bang Rhoma. Pertama dengan Veronica (1972-1985) dan Ricca Rahim (1984-sekarang). Rhoma pun dikabarkan pernah menikahi Marwah Ali yang sudah diceraikan tahun 1993. Menurut Dodi Ambardi, soal poligami Rhoma akan mengurangi tingkat elektabilitasnya.
Kontroversi Rhoma terakhir adalah ceramah SARA saat Pemilu Kepala Daerah DKI digelar. Saat itu dia menghimbau agar umat Islam memilih pasangan Fauzi Bowo. Pasalnya pasangan Jokowi-Ahok dinilai tidak Islami. Namun, usaha itu tak bisa membendung keunggulan Jokowi-Ahok.
Jalan Rhoma menuju RI-1 memang masih berliku. Tapi dia sendiri memilih bersikap seperti sepotong kata dari lagunya yang pernah populer: santai. “Kondisi saya nothing to lose. Kalau jadi Innalillahi, tidak jadi ya Alhamdulillah,” ujarnya.
Memang jalan ke Istana kali ini lebih ruwet. Tak heran jika Rhoma butuh banyak doa. Seperti dimintanya dari para anak yatim, di Kemanggisan, saat hujan turun itu.

SBY Imbau Masyarakat Tidak Terpecah Belah Karena Pemilu 2014

Presiden SBY 

 

Jakarta - Masyarakat Indonesia akan memilih anggota dewan dan Presiden RI yang baru tahun 2014 mendatang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan selama pesta demokrasi lima tahunan itu berlangsung. Jangan terpecah belah.

"Sebagaimana tahun ini dan tahun depan kita memasuki tahapan pemilu 2014. Kita harapkan aman dan tertib. Jangan sampai terpecah belah dan jangan ada kekerasan," ujar SBY saat menghadiri maulid Nabi Muhammad di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2013).

SBY juga mengimbau masyarakat agar menghindari tindakan kekerasan dalam mengikuti pemilu. Masyarakat diimbau untuk mengedepankan kerukunan, keamanan dan ketertiban.

"Kalah menang itu biasa dan yang menang harus mengemban amanah," tuturnya.

KPK Imbau Parpol Rekrut Caleg yang Berintegritas dan Intelek

Jakarta - Dalam setiap tahunnya, Persidangan pengadilan Tipikor tak pernah absen menghadirkan anggota DPR sebagai terdakwa. Sebagai lembaga yang menyeret para anggota dewan ke persidangan, KPK memiliki pandangan mengenai kriteria caleg pada periode mendatang.

"Diharapkan Parpol merekrut para caleg yang berintegritas dan mempunyai kemampuan spritualitas intelektual," kata Ketua KPK Abraham Samad kepada detikcom, Kamis (24/1/2013).

Sejak KPK berdiri pada 2002, lembaga ini sudah berulang kali menyeret anggota dewan ke pengadilan. Sampai saat ini, tak ada satupun terdakwa yang dihadirkan KPK, dibebaskan oleh pengadilan. Terakhir, Angelina Sondakh diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun oleh pengadilan negeri Tipikor Jakarta.

Pemilu Legislatif memang semakin dekat. Pada April tahun ini Parpol harus sudah menyerahkan nama Caleg ke KPU.

Saat ini, sebanyak 10 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu mulai disibukkan dengan persiapan penyusunan daftar calon anggota legislatif yang akan diusung masing-masing partai. Pada tanggal 9-15 April 2013 mendatang, seluruh partai diharuskan menyerahkan daftar calon sementara (DCS).

Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi caleg pada 16-22 April 2013. Penetapan daftar caleg tetap untuk tingkat DPR akan dilakukan pada 4 Agustus 2013.

Aku Bingung Karena Membaca!

“Semakin banyak membaca justru membuatmu semakin bingung!” Pernah seorang teman berkata kepadaku saat ia melihatku sedang membaca. Awalnya aku cuek saja dengan klaim seperti itu. “Hahahaha, bilang saja Kamu iri dengan hobiku yang satu ini,” begitu aku menggumam dalam hati.

image from: rioap.com

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata ada benarnya juga kata-kata temanku itu. Dari dulu sih aku sebenarnya sudah mulai menyadari itu. Dari membaca di satu sisi aku memang semakin mengerti, tapi di sisi lain aku juga semakin penasaran. Penasaran untuk benar-benar mengerti/menguasai akan ilmu/pengetahuan/kebenaran dari apa yang aku baca. Sepertinya rasa penasaran itu lah yang membuatku merasa semakin bingung.

Saat aku membaca beberapa buku-buku sejarah, rasa penasaran/bingung itu semakin terasa. Sejarah, sejak SD merupakan salah satu favoritku. Dan hingga sekarang, aku tetap hobi melahap buku-buku sejarah.

Sejarah merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji peristiwa masa lalu. Sebagaimana disiplin ilmu lainnya, fakta yang diungkapkan dalam sejarah idealnya adalah fakta-fakta yang didasarkan atas bukti-bukti yang objektif. Oleh karena itu, sejarah sebisa mungkin harus mampu berdiri secara independen, lepas dari penilaian subjektif para pihak, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan terhadap kebenaran fakta sejarah itu.

Sejarah bermanfaat sebagai sumber inspirasi dari masa lampau serta sumber edukasi dan aspirasi untuk masa depan. Dengan mempelajari sejarah, seseorang akan lebih berhati-hati terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pengalaman yang telah terjadi pada masa lampau. Sejarah bisa saja berulang, dalam waktu yang berbeda, dalam ruang yang berbeda, akan tetapi substansi peristiwanya sebenarnya sama. “Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” begitu kata Bung Karno.

Yang menjadi masalah, selama ini kajian sejarah belum sepenuhnya mampu mengungkapkan secara detail dan akurat perihal kebenaran peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Lebih disayangkan lagi apabila peristiwa yang tak terungkap itu ternyata satu peristiwa penting yang menentukan arah hidup bangsa. Terlebih, salah satu kelemahan studi sejarah adalah terbatasnya usia para saksi sejarah yang merupakan salah satu sumber informasi dari suatu peristiwa tertentu. Konsekuensinya, semakin jauh kajian sejarah dengan waktu terjadinya peristiwa, semakin besar pula kemungkinan bias kebenaran yang diperoleh.

Tak perlu jauh-jauh melangkah dan tak perlu jauh-jauh kembali ke masa lalu, peristiwa sejarah yang terjadi beberapa puluh tahun lau pun hingga kini masih menyimpan banyak misteri.

G30S

PKI?

Peristiwa G30S, atau sebagian besar orang menganggapnya sebagai peristiwa pemberontakan PKI ini lah  salah satu dari peristiwa sejarah yang masih menyimpan banyak misteri. Dahulu, ketika orde baru masih berkuasa, peristiwa ini nampak begitu gamblang dijelaskan dalam  buku-buku sejarah maupun dokumen-dokumen resmi lainnya, termasuk juga film mengenai ini yang wajib ditonton pada setiap tanggal 30 September malam. Dari sumber-sumber orde baru tersebut, satu-satunya dalang yang harus dipersalahkan dalam hal itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun ketika orde baru tumbang, fakta sejarah mulai berkata lain. Sedikit demi sedikit fakta-fakta baru mulai terungkap. Beberapa saksi sejarah yang dahulu memilih membisu mulai membukanya satu demi satu. Tak ayal, fakta-fakta baru pun bermunculan dan seolah menjungkirkan fakta lama yang telah dibangun secara rapi oleh orde baru. Beberapa kemungkinan skenario peristiwa tersebut pun bermunculan.  Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. G30S sebagai usaha kudeta PKI;
2. G30S sebagai akibat dari ketidakpuasan perwira muda Angkatan Darat terhadap pimpinannya;
3. G30S sebagai persekutuan antara perwira angkatan darat dan PKI;
4. G30S sebagai cara Soekarno menumpas petinggi Angkatan Darat yang dianggapnya berencana melakukan kudeta;
5. G30S merupakan konspirasi CIA dan Inggris untuk menurunkan Soekarno dan sebagai alat menghilangkan pengaruh ideologi komunisme di Indonesia;
6. G30S sebagai usaha Soeharto mengkudeta Soekarno;
7. G30S dilatarbelakangi oleh berbagai faktor termasuk kombinasi-kombinasi dari hal-hal di atas.

Dari sekian banyak skenario itu masing-masing ada indikasi kebenarannya. Meski aku pribadi lebih cenderung pada kombinasi skenario 3, 5, dan 6, tapi entahlah yang mana yang benar. Belum lagi peristiwa itu juga disusul dengan pembantaian besar-besaran kepada para simpatisan PKI di berbagai daerah. Besaran korbannya masih juga merupakan suatu misteri. Pelakunya? Lagi-lagi tidak jelas (kemungkinan besar sih, Angkatan Darat. )

Apalagi jika peristiwa itu kemudian dikaitkan dengan peristiwa Supersemar yang kemudian membawa Soeharto ke kursi kekuasaan. Kini, banyak juga pihak menyangsikan kebenaran dan keautentikan isi dari surat peritah itu. Entahlah semakin ruwet saja tentunya…

Lalu, bagaimana juga dengan peristiwa Malari 1974? Kemudian juga kerusuhan Mei 1998? Bagaimana kebenarannya? Siapa lagi itu dalangnya? Dan siapa pula yang patut dipersalahkan?

Ahhh, tambah bingung (dalam arti penasaran) pastinya..

Haha.. Memang benar membaca membuatku semakin bingung, Kawan…

Pancasila dan Beberapa Permasalahan Bangsa

Add caption

Garuda Pancasila, image: google

Para pendiri NKRI, sebelum bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, telah memikirkan konsep yang kira-kira pas sebagai pedoman hidup bangsa. Mereka, baik itu yang ber-genre nasionalis maupun agamis, pada waktu itu menyepakati bahwa bangunan pedoman hidup yang pas itu adalah Pancasila.

Dalam perjalanannya, banyak dari elite yang menginginkan untuk mengubah simbol persatuan bangsa Indonesia tersebut dengan ideologi yang dianutnya. Sejarah mencatat, beberapa diantara mereka adalah kaum agamis fundamentalis dan komunis. Tapi, sekeras apapun mereka berupaya menjungkirkan Pancasila, toh kenyataannya hingga sekarang Pancasila tetap kokoh sebagai fondasi yang fundamental bagi keberlangsungan hidup bangsa ini. Pancasila tetap kukuh menjadi staatfundamentalnorm (norma fundamental) bangsa Indonesia.

Apakah nilai-nilai Pancasila sudah sepenuhnya dipraktikkan dalam roda kehidupan anak bangsa?

Pancasila yang terdiri dari lima sila memang begitu mudah untuk dihafalkan, tapi bagaimana untuk menerapkannya agar senantiasa sejalan dengan nafas dan gerak setiap manusia Indonesia?

Banyak yang tidak mengetahui bagaimana pastinya praktik kehidupan yang ber-Pancasila itu dengan sebenar-benarnya. Pendidikan Pancasila yang diajarkan di sekolah-sekolah serasa tidak mengena, masih berkisar seputar teori lahirnya Pancasila, moral, dan perilaku baik-buruk yang orang tidak belajar Pancasila pun sudah mengetahuinya. Di sisi lain, masih banyak orang yang terang-terangan menolak Pancasila sebagai dasar hidup bangsa, masih banyak orang yang menghendaki untuk mengubah atau mengganti Pancasila agar sesuai dengan ideologi yang diyakininya.

Sebagai ideologi tertulis, Pancasila tetap lah sakti. Tapi bagaimana dengan praktiknya?

Inkonsistensi

Pancasila dalam perjalanannya seiring dengan gerak hidup bangsa pascakemerdekaan NKRI, cenderung diterapkan secara tidak konsisten. Sebagaimana diketahui, Pancasila merupakan sintesis dari dua ideologi besar yang mendominasi dunia pada awal berdirinya NKRI. Pancasila berusaha mencari jalan tengah dari ideologi sosialis-komunis dan ideologi liberal-kapitalis. Ringkasnya, Pancasila, secara teori merupakan perpaduan nilai-nilai positif dari ideologi sosialis-komunis dengan ideologi liberial-kapitalis itu.

Masalahnya, karena berada di tengah-tengah dua ideologi besar yang amat berseberangan itu, penerapan Pancasila menjadi cenderung diterapkan dengan tidak konsisten, bergantung pada arah pembangunan politik dan ekonomi rezim penguasa serta kedekatan rezim penguasa itu dengan negara-negara besar dengan ideologinya masing-masing. Sesekali waktu, Pancasila didekatkan dengan ideologi sosialis-komunis (etatis), di lain waktu Pancasila begitu dekat dengan ideologi liberal-kapitalis.

Saat Orde Lama misalnya, Pancasila sangat dekat dengan komunisme. Nasakom  menjadi cirinya. Saat Orde Baru, Pancasila seperti terbelah, secara politik kekuasaan dipraktikkan secara etatisme, sementara secara ekonomi mulai dijalankan secara liberal-kapitalis. Di era reformasi kini, banyak pihak yang berpendapat bahwa Pancasila telah semakin dekat dengan ideologi liberal-kapitalis, baik secara politik maupun ekonomi.

Inkonsistensi itu barangkali yang membuat pembangunan bangsa menjadi cenderung tidak fokus. Karena berjalan dalam platform ideologi jalan tengah itu, Pancasila menjadi rebutan dua ideologi yang besar dan telah lama eksis. Baik itu ideologi komunis maupun kapitalis berusaha untuk merangkul bangsa Indonesia agar mau sejalan dengan ideologi mereka. Disadari atau tidak, fokus pembangunan dan pembentukan karakter bangsa menjadi sering berubah arah tergantung pada para pemimpin bangsa serta ideologi yang dekat dengannya itu.

Sila-Sila Pancasila

Untuk mengetahui beberapa permasalahan hidup bangsa Indonesia dan kaitannya dengan Pancasila akan lebih baik jika kita menyelami sila-sila  Pancasila kemudian membandingkannya dengan realita kehidupan yang terjadi dalam bangsa Indonesia. Kira-kira seberapa berhasilkan nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia?

Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Bangsa Indonesia mengakui dan meyakini adanya Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti hanya ada satu Tuhan menurut bangsa Indonesia. Dia-lah pencipta dan pengatur kehidupan seluruh umat manusia.

Bangsa Indonesia juga meyakini bahwa atas kuasa Tuhan pula lah, bangsa ini merdeka. Hal ini terbukti dari Pembukaan UUD 1945 yang salah satu alineanya diawali dengan kalimat atas berkat rahmat Allah…..maka telah sampai lah bangsa Indonesia ke depan pintu kemerdekaan… Dengan sendirinya, berdasarkan rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, bangsa Indonesia selain menganut teori kedaulatan rakyat juga menganut teori kedaulatan Tuhan. Artinya, bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi pertiwi serta negara Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya kelak.

Bangsa yang meyakini adanya kuasa Tuhan, seharusnya memiliki nilai moral dan spiritual yang tinggi. Nilai moral dan spiritual yang tinggi diwujudkan dengan kehidupan masyarakat yang memiliki tingkat relijius tinggi.

Tingkat relijius yang tinggi sejatinya mampu mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan tertib. Faktanya, keyakinan terhadap Tuhan yang direpresentasikan dengan agama belum cukup mampu merelijiuskan masyarakat. Agama sering dipraktikkan sebagai rangkaian ritualitas belaka, sementara nilai-nilai luhur agama belum cukup mampu merasuk ke dalam hati dan pemikiran umatnya. Tak heran, Indonesia bahkan termasuk negara dengan tingkat kejahatan yang tinggi.

Yang lebih menyedihkan adalah banyak sekali tindak kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan. Karena perintah Tuhan yang ditafsirkan seenaknya sendiri, pembunuhan dan terorisme masih sering terjadi di Indonesia.

Korupsi yang merupakan sebuah  kejahatan kemanusiaan masih dan terus saja merajalela. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 110 dari 178 negara dengan nilai 2,8 dari rentang 0-10. Sementara negara-negara yang jelas-jelas menggunakan sistem liberal-sekuler justru memiliki indeks yang tinggi dan menempati urutan-urutan atas. Bangsa Indonesia yang mencantumkan nama Tuhan sebagai bagian dari dasar negara justru terpuruk dan terjebak dalam jejaring korupsi sementara negara-negara yang jelas memisahkan unsur agama dengan negara justru bisa terbebas dari korupsi.

Sila 2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari masing-masing kata yang berkaitan dan menjadi unsur penyusun sila 2 ini antara lain:

Perikemanusiaan   :   1 sifat-sifat yang layak bagi manusia, seperti tidak bengis, suka menolong, bertimbang rasa;  2 keadaan manusia pada umumnya.

Adil                             :   1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: 2 berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

Adab                          :   kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak.

Sila ke-2 ini merupakan cerminan watak bangsa Indonesia secara intrapersonal (individu masing-masing) yang diterapkan secara lebih luas dalam praktik kehidupan bangsa, termasuk oleh para penyelenggara negara. Secara umum nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban itu saya yakin masih melekat dalam benak bangsa Indonesia. Meskipun fakta di lapangan, ketiga unsur di atas sulit untuk diterapkan sepenuhnya. Manusia Indonesia banyak yang sudah kehilangan kemanusiaannya, diwakili dengan banyaknya angka kejahatan kejam yang terjadi. Hakim dan jaksa banyak yang berpihak pada mereka yang bersedia membayar, nilai-nilai kesopanan dan akhlak pun banyak yang mulai memudar.

Karena sangat terkait dengan masalah watak individu masing-masing orang, maka terlalu banyak contoh kasus untuk menjelaskan hal ini. Barangkali, yang paling banyak disorot adalah masalah penegakan hukum yang lamban, serta hakim dan jaksa yang acapkali terlibat kasus suap-menyuap, hingga keputusannya cenderung tidak adil dan terkesan tebang pilih.

Sila 3: Persatuan Indonesia

Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau, ratusan suku, bahasa, budaya, dan beberapa agama. Atas dasar sila ke-3 inilah semua elemen bangsa pada saat itu bersepakat bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari kesemua sila, sila ke-3 inilah yang saya pikir dipraktikkan dengan paling baik, meskipun itu masih dibumbui dengan banyak kendala. Masih banyak kepentingan golongan yang didahulukan daripada kepentingan umum yang lebih besar. Masih banyak politisi dan pejabat yang lebih menghamba pada partai politiknya daripada mengabdi kepada konstituen/rakyatnya.

Yang paling berbahaya, praktik separatisme masih acapkali muncul di penjuru tanah air. Ketimpangan yang terjadi antardaerah sering menjadi akar dalam masalah ini.

Konflik antarsuku dan agama pun masih sering tak terelakkan. Nasionalisme baru terlihat ketika ada ”pencurian” khasanah budaya bangsa oleh asing, pencaplokan wilayah oleh asing, atau ketika wakil Indonesia tengah berjuang dalam pertandingan olahraga. Selebihnya, masyarakat Indonesia masih berpikiran egois, mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri.

Sila 4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Sila keempat ini menjadi dasar musyawarah dan pengakuan hakikat demokrasi bangsa Indonesia. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dengan mengutamakan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Setiap kebijakan pemerintah harus prorakyat dan sejalan dengan kepentingan rakyat.

Nyatanya, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil oleh rakyat. Dalam kasus lumpur Lapindo misalnya, sudah terang-terangan bahwa luapan lumpur Lapindo terjadi karena kesalahan pihak Lapindo. Akan tetapi, oleh pemerintah dianggap sebagai bencana alam. Uang negara pun terpaksa dikeluarkan untuk menangani.

Selain itu, banyak pula produk Undang-Undang yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Yang juga menjadi catatan adalah kenyataan bahwa para wakil rakyat umumnya adalah juga pengusaha. Maka tak heran, banyak sekali produk Undang-Undang maupun kebijakan yang dikeluarkan sangat sarat dengan kepentingan pribadi mereka. Yang lebih parah, banyak pula Undang-Undang yang rancangannya ternyata dibuat oleh pihak asing yang tentu saja lebih berpihak pada kepentingan asing di negeri ini. Banyak yang menilai UU tersebut jauh dari semangat kerakyatan dan penuh dengan intervensi asing dan pengusaha berkedok wakil rakyat.

Secara demokrasi, banyak yang berpendapat bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang asal jiplak. Sistem pemilihan langsung tidak selamanya merefleksikan kehendak rakyat. Rakyat masih begitu gampang terbeli suaranya oleh selembar dua lembar rupiah. Akibatnya, suara rakyat pun tidak menjadi suara Tuhan, tapi suara setan yang membisikkan kebusukan, korupsi, dan kolusi bagi penguasa terpilihnya.

Demokrasi biaya tinggi hanya dimanfaatkan oleh beberapa kecil individu yang mampu secara finansial untuk mengikuti Pemilu. Akibatnya, tidak sedikit diantara mereka yang tega membeli suara rakyat yang pada akhirnya ketika mereka berkuasa, orientasinya adalah untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan itu, bukan untuk menyejahterakan rakyat.

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menjadi dasar dari  hak-hak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini, berusaha menjamin bahwa setiap individu Indonesia berhak memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan, pembangunan, dan pendidikan yang merata.

Sayangnya, cita-cita mulia dari sila ini seperti terlalu mustahil untuk diwujudkan sepenuhnya. Kesenjangan sosial antarmasyarakat masih sangat tinggi. Perekonomian Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang-orang kaya, umumnya pengusaha yang berkongsi dengan penguasa. Produk Domestik Bruto Indonesia misalnya, 50 persen disumbang oleh tak lebih dari 0,1 persen pengusaha besar, sementara 50 % sisanya disumbang oleh Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah yang menjadi pilar ekonomi rakyat yang jumlahnya 99,9 persen dari total pengusaha.

Gini ratio pun masih sangat besar, yakni 0,331. Menunjukkan pemerataan pendapatan yang masih timpang. Pembangunan di Jawa masih mendominasi, sementara pembangunan sosial ekonomi di luar Pulau Jawa masih stagnan. Padahal, kalau mau jujur, dari luar Pulau Jawa itulah kekayaan alam terus dikeruk. Kesenjangan ekonomi antarwilayah pun tidak banyak berubah. Pulau Jawa memberikan kontribusi 58 persen terhadap Produk Domestik Bruto, disusul Pulau Sumatera yang memberikan kontribusi 23,1 persen, Maluku dan Papua hanya 2,4 persen, Sulawesi 4,6 persen, dan Kalimantan  9 persen. Terlihat dengan jelas bahwa pembangunan ekonomi belumlah merata dan meyakinkan.

Yang juga parah, ternyata hampir 90 persen dari pertambangan di Indonesia dikuasai oleh Multinational Corporate, perbankan dan pasar saham pun ternyata sebagian besar dikuasai oleh asing.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu tolak ukur kesejahteraan pun masih sangat rendah. IPM Indonesia berada di peringkat dengan nilai 6,00 jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Di sisi lain, kemiskinan masih terus mendera dan menyandera rakyat. Dengan garis kemiskinan yang kurang dari 1 dollar AS, dari survey BPS di peroleh data bahwa sekitar 13,2 persen atau lebih dari 30 jutaan penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Apabila garis kemiskinan dinaikkan menjadi 2 dollar AS, maka hampir 60 persen penduduk Indonesia tergolong miskin.

***

Beberapa fakta tersebut di atas merupakan kendala tersendiri bagi bangsa Indonesia ke depan. Pertanyaannya, mampukah bangsa Indonesia mengatasi kendala-kendala itu? Tentu tetap dengan Pancasila  sebagai senjata pamungkasnya.

Yang jelas, bukan Pancasila yang gagal dalam mengawal tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. Akan tetapi, bangsa Indonesia lah yang belum bisa menerapkan Pancasila itu dalam kehidupannya. Sesempurna apapun ideologi kalau manusia-manusianya tidak baik ya hasilnya tidak akan baik juga. Akibatnya, tujuan dan cita-cita nasional itu seolah-olah semakin jauh dari kata tercapai.

Mimpi Soekarno Pindahkan Ibukota ke Palangkaraya

Jakarta sebagai ibu kota negara kini sudah tidak ideal lagi. Kota ini menyimpan segudang masalah. Mulai dari kemacetan akut, kepadatan penduduk, pembangunan tak terencana hingga banjir yang selalu mengintai jika musim hujan datang.
Presiden Soekarno pada tahun 1950-an sudah meramalkan Jakarta akan tumbuh tak terkendali. Soekarno dulu punya mimpi memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Mengapa Palangkaraya? Ada beberapa pertimbangan Soekarno. Pertama Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua menghilangkan sentralistik Jawa.
Selain itu, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tapi sesuatu yang orisinil.
“Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model,” ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini 17 Juli 1957.
Satu hal lagi, seperti Jakarta yang punya Ciliwung, Palangkaraya juga punya punya sungai Kahayan. Soekarno ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya, seperti di negara-negara lain.
Soekarno juga ingin Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa. Di mana warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai.
“Janganlah membangun bangunan di sepanjang tepi Sungai Kahayan. Lahan di sepanjang tepi sungai tersebut, hendaknya diperuntukkan bagi taman sehingga pada malam yang terlihat hanyalah kerlap-kerlip lampu indah pada saat orang melewati sungai tersebut,” kata Soekarno.
Untuk mewujudkan ide itu Soekarno bekerjasama dengan Uni Soviet. Para insinyur dari Rusia pun didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut. Pembangunan ini berjalan dengan baik.
Tapi seiiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 60an, pembangunan Palangkaraya terhambat. Puncaknya pasca 1965, Soekarno dilengserkan. Soeharto tak ingin melanjutkan rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan. Jawa kembali jadi sentral semua segi kehidupan.
Kini Jakarta makin semrawut, sementara pembangunan di Palangkaraya berjalan lambat. Hampir tak ada tanda kota ini pernah akan menjadi ibukota RI yang megah.
Hanya sebuah monumen berdiri menjadi pengingat Soekarno pernah punya mimpi besar memindahkan ibukota ke Palangkaraya.

Perda Dilarang Mengangkang: Kami Menghormatimu Wahai Wanita!

Banyak pro dan kontra sejak pertama kali peraturan ini digulirkan ke publik. Ada yang merasa setuju, ada pula yang tidak setuju. Perda ini melarang kaum wanita untuk mengangkang pada saat dibonceng menggunakan kendaraan roda dua. Yang biasanya posisi duduk mengangkang ke depan, maka sekarang para wanita di Lhoksemawe diharuskan untuk duduk menyamping pada saat dibonceng mengendarai kendaraan bermotor.

Secara pribadi, saya setuju dengan kebijakan ini. Walaupun terkesan tidak populer (bahkan di kalangan wanita sendiri), menurut saya peraturan ini justru ingin menempatkan wanita di posisi yang lebih tinggi dibandingkan pria. Dengan borposisi menyamping, wanita akan terlihat lebih anggun dan tidak terkesan tomboy seperti laki-laki. Penulis jadi teringat kala masih kecil dahulu, dimana masih jarang wanita yang mengendarai sepeda motor, dan wanita masih lebih malu-malu dan masih melindungi harga dirinya dibandingkan sekarang. Dahulu saya ingat kalau seorang wanita dibonceng naik sepeda onthel saja, dia duduk menyamping, begitu juga apabila dia dibonceng menggunakan sepeda motor, mereka diajarkan oleh orang tuanya untuk duduk menyamping ketika posisi diboncengi. Hal ini menjadi adat istiadat kesopanan yang berlaku secara umum sampai akhirnya budaya barat dan keterbukaan informasi mulai mengurangi kepekaan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka adat kita pun mulai terpengaruh. Satu dua orang wanita mulai berani untuk duduk mengangkang saat dibonceng. Tentu saja pada saat itu, kelakuan tersebut yang mulai menyimpang mendapat cibiran dari masyarakat. Mereka mulai ditegur oleh sistem kontrol sosial dalam masyarakat. Tetapi dalam hal ini kontrol sosial tersebut tidak di perkuat dengan instrumen hukum oleh pemerintah, sehingga kontrol sosial ini justru semakin melemah seiring dengan gencarnya arus informasi dan budaya asing yang masuk ke Indonesia, hingga pada akhirnya duduk mengangkang bagi wanita adalah hal yang biasa.

Keterbiasaan ini diterima oleh generasi selanjutnya sebagai hal yang lumrah. Tidak ada lagi bagi mereka yang menegur ketika dibonceng duduk mengangkang. Ini menjadi kebiasaan dan justru yang duduk menyamping menjadi hal yang aneh di masyarakat sekarang. Nah, di tengah-tengah situasi ini, kemungkinan besar bupati Lhoksemawe teringat memori masa lalunya yang begitu menempatkan posisi wanita yang lebih tinggi dibandingkan pria, menghormati wanita diantara para pria. Akhirnya dikeluarkanlah Peraturan Daerah tersebut walaupun pada penerapannya akan mengalami kendala, karena itu tadi, peraturan ini dibuat dan diberlakukan terlambat beberapa generasi.

Peraturan ini dibuat pada generasi yang sudah menganggap kesetaraan gender sebagai kesamaan berperilaku antara pria dan wanita. Generasi yang tidak memiliki lagi kontrol sosial mengenai duduk mengangkang. Pada generasi ini, larangan mengangkang justru lebih banyak dikeluarkan dari para wanita itu sendiri. Padahal dari sudut pandang kami para pria, duduk menyamping lebih terhormat dan lebih anggun.

Kehormatan wanita di mata pria

Wanita bagaimanapun secara kodrati tidak dapat disamakan dengan pria. Walaupun dengan alasan kesetaraan gender ataupun emansipasi wanita, wanita tetap tidak dapat disetarakan dengan pria! Ya, banyak kalangan wanita pasti akan langsung bereaksi negatif bila ada yang mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tapi tunggu dulu, kami kaum pria mengatakan bahwa kodrat kita tidak dapat disamakan, tapi bukan berarti kodrat wanita lebih rendah daripada kodrat wanita. Saya menyatakan dengan jujur dan terbuka justru sebaliknya: wanita adalah makhluk yang harus dihormati dan dihargai oleh kaum pria.

Kami para kaum pria diajarkan untuk tidak sembarangan menatap aurat wanita, karena aurat wanita hanya milik muhrimnya saja. Kami menghormati hal tersebut dan kami sangat hormat terhadap wanita yang juga menghargai dirinya sendiri dengan menutupi auratnya di depan umum dan hanya membukanya di hadapan muhrimnya saja.

Kami para kaum pria diajarkan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, artinya, posisi ibulah yang nantinya menentukan jalan kehidupan kita di akhirat. Lalu, apakah ibu itu seorang pria? bukan! tentu saja ibu itu adalah seorang wanita!

Kami para kaum pria tidak diperkenankan sembarangan menyentuh kulitmu wahai wanita yang bukan muhrim. Kami menghargai dan menghormatimu bahwa engkau adalah milik eksklusif suami/muhrim mu. Tidak berhak kami menyentuhmu, kecuali engkau adalah muhrimku.

“ Wahai Rasulullah”, siapa orang yang lebih berhak untuk dihormati, Rasulullah menjawab : “ Ibumu”, kemudian bertanya lagi : “ kemudian siapa”,  Rasul menjawab : “ Ibumu” kemudian bertanya lagi: “ kemudian siapa “, Rasul menjawab: “ Ibumu”, kemudian bertanya lagi : “ kemudian siapa “, Rasul menjawab :    “ Bapakmu “.

Secara keseluruhan saya simpulkan bahwa kami kaum pria sangat menghormati kedudukan para kaum wanita, kami mohon janganlah justru anda sendiri kaum wanita yang merendahkan kehormatanmu.

Pelemahan Polri Oleh KPK?

Belakangan ini media massa diramaikan oleh pemberitaan masalah konflik antara lembaga penegak hukum di Indonesia. Yaitu antara Polri dan KPK. Isu konflik antara Polri dan KPK ini sebenarnya sudah bukan menjadi hal yang baru lagi di Indonesia. Pertama kali muncul ke permukaan adalah isu cicak dan buaya yang hangat pada saat Kabareskrim Polri dijabat oleh Komjen Pol. Susno Duadji. Kemudian belakangan ini mulai marak kembali sejak ditetapkannya Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka kasus pengadaan simulator SIM oleh KPK.

Penarikan Penyidik KPK Oleh Polri

Sejak status tersangka yang diberikan KPK kepada DS, maka sejak saat itu pula lah tindakan Polri yang menyangkut KPK ataupun yang menyangkut DS selalu dikatakan salah. Selama ini Abraham Samad menyatakan bahwa penarikan penyidiknya oleh Polri akan menghambat proses penyidikan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Memang benar penarikan tersebut sedikit banyak akan mengganggu proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh KPK. Tetapi perlu dipertimbangkan juga statement Kapolri yang menyatakan bahwa ha tersebut bukanlah penarikan penyidik KPK oleh polri, melainkan kembalinya para penyidik Polri di KPK tersebut adalah karena masa tugas mereka sudah habis. Dan Kapolri pun telah mengirimkan penyidik pengganti yang lainnya yang ternyata justru ditolak oleh pimpinan KPK.

Siapa yang dilemahkan : KPK atau Polri?

Para pimpinan KPK semakin sering ‘mengadu’ kepada media bahwa ada gelombang pelemahan secara sistematik oleh berbagai kalangan. Mulai dari hambatan pembuatan gedung baru KPK, sampai dengan pelemahan dengan cara penarikan penyidiknya oleh polri. Memang jika dilihat secara sekilas, maka benar, bahwa polri melakukan pelemahan kepada KPK. Tetapi jika dibolehkan penulis sedikit melihat hal ini dari sudut pandang yang lain.

Polri sudah dilemahkan semenjak pertama kali KPK dibentuk.

Tugas dan wewenang pemberantasan korupsi sebelum KPK dibentuk ada pada lembaga kepolisian dan kejaksaan. Lalu karena dianggap kedua lembaga ini tidak bisa menjalankan amanat undang-undang dengan baik, maka dibentuklah KPK dengan tujuan untuk membantu memberantas korupsi di negara ini. Tetapi suatu hal yang timpang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan tugas KPK ini. Dan ini sangat sensitif bagi personil penyidik, yaitu : gaji dan anggaran penyidikan.

Sebagai ilustrasi, penyidik setingkat kompol di bareskrim polri memiliki gaji sekitar 4-5 juta rupiah, sedangkan penyidik di KPK bisa mencapai 400 persen daripada gaji penyidik di bareskrim polri. Begitu juga dengan anggaran penyidikan di KPK jauh lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh bareskrim polri (sumber). Gaji yang besar tentu saja akan meningkatkan motivasi bagi para penyidik di KPK, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka untuk melakukan penyimpangan. Tetapi jelas bagi seorang penyidik, dia akan lebih termotivasi apabila gaji yang diterima sebulan sebanyak 20-25 juta dibandingkan apabila dia hanya menerima 4-5 juta rupiah sebulan untuk beban pekerjaan yang sama.

Lembaga KPK kini diagung-agungkan sebagai motor terdepan dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan Polri dianggap ‘melempem’ dalam pemberantasan korupsi. Tetapi jika di lihat di dalam lembaga tersebut, ternyata penyidik di KPK terdiri dari anggota Polri juga. Hal ini seharusnya menjadi pertanyaan yang besar bagi pemerintah dan seluruh masyarakat. Mengapa dengan personil yang sama, kedua lembaga ini memiliki prestasi yang timpang dalam pemberantasan korupsi? Tentu aspek penggajian dan angaran tadi tidak bisa di acuhkan begitu saja.

Sebelum KPK dibentuk, polisi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengusutan kasus-kasus korupsi. Lalu dengan perkembangan bahwa penyidik polri di KPK yang diberikan gaji dan tunjangan yang besar, mereka juga bisa mengungkap berbagai macam kasus korupsi yang besar, lalu mengapa tidak gaji penyidik polri dan anggaran penyidikan polri saja yang diperbesar? Mengapa tidak mendukung dan memperbaiki lembaga yang sudah ada daripada membentuk lembaga ‘saingan’ polri dengan dukungan anggaran yang tidak adil dengan yang diberikan kepada polri? Sejak pertama kali di bentuk KPK dengan segala super powernya, sudah jelas polri ‘kalah’ dan sudah jelas, posisi polri yang saat itu lemah dalam pemberantasan korupsi akan semakin diperlemah dengan keberadaan KPK. Polri akan selalu saja dibanding-bandingkan kinerjanya dengan KPK. Padahal, kedua lembaga tersebut tidak bisa dibandingkan. Kinerja mereka baru dapat dibandingkan jika keduanya memiliki ‘kekuatan’ yang sama.

Jokowi Pantau Pelabuhan Dari Kapal

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Wakil Menteri Perhubungan Bambang Sutantono menaiki sebuah kapal dari Kamal Muara menuju Kali Baru, Jakarta Utara, Sabtu (12/1/2013). Berdasarkan informasi, kunjungan Jokowi bersama Wamenhub ini untuk melihat Pelabuhan Tanjung Priok dari atas laut sekaligus membicarakan rencana pembangunan pelabuhan di Kali Baru.

Dalam kapal tersebut, ikut juga istri Jokowi, Iriana, bersama rombongan dari Kementerian Perhubungan, dan personel Angkatan Laut. Kapal yang memiliki daya tampung penumpang maksimal 20 orang tersebut meninggalkan Muara Kamal menuju tengah laut sekitar pukul 11.00 WIB.
Sesampainya di tengah laut, rombongan Jokowi dan Wamenhub pindah ke kapal patroli (Kn.p.) 348 yang dinahkodai oleh Ni Putu Cahyani Negara. Kapal milik TNI AL tak dapat menepi ke Muara Kamal karena terjebak kondisi air yang dangkal. Selanjutnya, kapal tersebut akan menepi di pangkalan penjagaan laut dan pantai (PLP) di Ancol Timur, Jakarta Utara.
Sebelumnya, Jokowi bersama Iriana membagikan sembako ke warga Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sembako sengaja dibagikan untuk meringankan beban warga nelayan yang tak dapat melaut karena cuaca buruk. Jokowi juga memerhatikan saluran air di daerah yang bersebelahan dengan kali Kamal tersebut.

Jokowi Gusar Banyak Kecaman di Twitternya soal Enam Ruas Tol

 

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui untuk melanjutkan megaproyek enam ruas tol dalam kota. Banyak pihak yang setuju dengan langkah Jokowi, tetapi tidak sedikit pula yang sangat menyesalkan kebijakan tersebut. Langkah Jokowi mendapatkan tentangan karena kebijakan itu dinilai tidak prorakyat.

Sekali lagi saya sampaikan kalau saya itu pro pada transportasi massal, agar elevated bus bisa masuk silakan. Jangan dikomentari terlalu jauh dulu-lah. Saya dengar kok dari pakar-pakar termasuk mereka yang berkicau di Twitter.

-- Joko Widodo

Kecaman dari berbagai pihak tersebut ternyata memang telah terdengar sampai ke telinga mantan Wali Kota Solo tersebut. Jokowi mengaku terus memantau pihak-pihak yang memberikan protes kepadanya melalui akun Twitter pribadinya, yaitu @jokowi_do2.
"Sekali lagi saya sampaikan kalau saya itu pro pada transportasi massal; agar elevated bus bisa masuk, silakan. Jangan dikomentari terlalu jauh dulu-lah. Saya dengar kok dari pakar-pakar, termasuk mereka yang berkicau di twitter. Lah iya saya juga mengerti kok baca-baca terus," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Langkah selanjutnya, kata dia, akan membuat public hearing untuk proyek enam ruas tol dalam kota. Jokowi berjanji akan mengundang semua pakar dan pengamat, terutama yang protes terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, Jokowi juga mengaku belum pernah bertemu dengan konsorsium penggerak jalan tol, yaitu PT Jakarta Tollroad Development.
"Belum ketemu. Saya kan baru dengar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nanti diterangkan, lho, saya itu setuju dengan catatan, catatan itu jangan ditutup-tutupi. Sekali lagi catatan jangan ditutup. Kalau perlu kamu block yang gede," ujarnya sambil tertawa.
Melalui public hearing yang Jokowi janjikan, dengan itu, ia mengharapkan warga dan para pengamat untuk tidak berkomentar negatif terlebih dahulu terkait kebijakan enam ruas tol dalam kota. "Saya mau denger kok semua pendapat dari pakar-pakar, termasuk mereka yang berkicau di Twitter. Lha saya mengerti dan baca kok kritikan dan kecaman yang disampaikan ke saya," katanya.
Salah satu pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Jokowi adalah pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Dia sangat menyayangkan keputusan Jokowi untuk melanjutkan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Dia menilai, Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat dan terlihat tidak konsisten dalam menjalankan komitmennya untuk selalu prorakyat.
"Tidak ada jaminan kuat kalau pembangunan enam ruas jalan tol ini dapat mengurai kemacetan Jakarta. Lha wong pembangunan jalan tol ini hanya memunculkan titik kemacetan baru. Lihat saja, ruas tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Kenapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru," kata Nirwono.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

Terry Puji Gubernur Jokowi

Liputan6.com, Jakarta : 100 hari kepemimpinan Gubernur Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan masyarakat. Tak terkecuali penyanyi Terryana Fatiah.

Walau bukan masyarakat Jakarta, namun Terry memuji kepemimpinan gubernur baru ini. Banyak pemimpin yang harus meniru kinerja Jokowi. Apalagi dengan kejutan-kejutan yang kerap dilakukan Jokowi.

"Meski dia bukan orang Jakarta asli, tapi beliau mampu memberikan Jakarta ada sedikit perubahan. Kadang aku suka kaget kalau lihat pemberitaan-pemberitaan di tv dan media lain. Beliau sering melakukan tindakan-tindakan yang diluar dugaan," ujar Terry saat ditemui Liputan6.com di studio 5 Indosiar, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (11/1/2013).

Pelantun lagu Butiran Debu ini berharap, masalah Jakarta yang selama ini tidak tertangani bisa terselesaikan dengan baik.

"Bagi aku, teruskan saja Pak Jokowi dengan aksi dan tindakannya untuk mengubah Jakarta yang lebih baik. Semoga masalah-masalah Jakarta yang belum terselesaikan dapat pelan-pelan kelar. Yang terpenting juga dibantu dan didukung oleh masyarakat Jakarta sendiri," tegas Terry.

Sembako Jokowi untuk Nelayan Kamal Muara

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama istri, Iriana Jokowi, memberikan bantuan berupa kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) kepada warga di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (12/1/2013). Bantuan sengaja diberikan untuk meringankan beban warga di wilayah nelayan ini karena tak dapat melaut akibat cuaca buruk.

Jokowi dan Iriana yang kompak mengenakan pakaian putih-hitam ini langsung terjun di tengah warga untuk memberikan bantuan secara simbolis sekaligus mendengarkan keluhan para warga.

Dari informasi yang dihimpun, bantuan yang diberikan terdiri dari pakaian dalam, pembalut wanita, selimut, mi instan, beras, dan lain-lainnya. Sontak, para warga langsung berdatangan ke lokasi pembagian sembako. Para warga tak hanya berebut mendapatkan sekantong beras, tapi juga "mencuri" kesempatan untuk berjabat tangan dan berfoto bersama.

Sebelumnya, Jokowi juga menilik saluran air di daerah yang bersebelahan dengan Kli Kamal ini. Tampak juga di lokasi, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Sutantono. Sampai berita ini diturunkan, Jokowi dan Iriana melanjutkan "blusukan"nya ke tempat pelelangan ikan di sekitar lokasi.

Jokowi Temui Ratusan Siswa PAUD di Taman Suropati

  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui siswa-siswi pendidikan anak usia dini (PAUD), di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2013). Ratusan siswa-siswi PAUD ini langsung mengerubungi mantan Wali Kota Surakarta itu dan berebut bersalaman. Seluruh siswa-siswi ini berasal dari dua PAUD di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, yakni PAUD Kuntum Melati dan PAUD Tunas Indah.

Para siswa itu sudah berkumpul sejak pukul 07.00 WIB dengan didampingi orangtua menggunakan empat bus sewaan. Salah seorang tutor pengajar dari PAUD Kuntum Melati, Susi, mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan awal tahun bertajuk family gathering. Selain menemui Jokowi, ratusan siswa-siswi PAUD ini akan melanjutkan kegiatan mereka dengan mengunjungi Istana Negara dan Planetarium di Taman Ismail Marzuki.

"Kita ingin mengenalkan anak-anak kepada Pak Gubernur, memberi wawasan tentang Istana Negara, dan wawasan astronomi," kata Susi, kepada Kompas.com, di lokasi.

Jokowi menemui siswa-siswi PAUD ini sekitar pukul 09.10 WIB. Dengan mengenakan pakaian putih-hitam, Jokowi tanpa segan berjalan kaki menemui siswa-siswi PAUD yang telah menunggu cukup lama di taman yang lokasinya sangat dekat dengan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Setelah menemui dan berbincang-bincang sekitar 15 menit, Jokowi langsung menuju mobil dinasnya untuk memulai kegiatan di akhir pekan ini.

Sesuai dengan jadwal yang dirilis Bagian Humas Pemprov DKI, Jokowi bersama Wakil Menteri Perhubungan Bambang Sutantono akan mengunjungi kampung nelayan di wilayah Jakarta Utara.

Biodata Joko Widodo

Nama : Joko Widodo
Tempat Tanggal Lahir: Surakarta, 21 Juni 1961
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha
Agama : Islam
Profil Facebook : jokowi
Akun twitter : jokowi_do2
Email: jokowi@indo.net.id
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. 644644, 642020, Psw 400, Fax. 646303
Alamat Rumah Dinas : Rumah Dinas Loji Gandrung Jl. Slamet Riyadi No. 261 Telp. 712004
HP. 0817441111
Pendidikan:

• SDN 111 Tirtoyoso Solo
• SMPN 1 Solo
• SMAN 6 Solo
• Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta lulusan 1985

Karir:

• Pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo (1990)
• Ketua Bidang Pertambangan & Energi Kamar Dagang dan Industri Surakarta (1992-1996)
• Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta (2002-2007)

Penghargaan:

• Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008″
• Menjadi walikota terbaik tahun 2009
• Pak Joko Widodo jg meraih penghargaan Bung Hatta Award, atas kepemimpinan dan kinerja beliau selama membangun dan memimpin kota Solo.
• Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Award

Selain itu, berkat kepemimpinan beliau (dan tentunya semua pihak yg membantu), kota Solo jg banyak meraih penghargaan, di antaranya

• Kota Pro-Investasi dari Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah
• Kota Layak Anak dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
• Wahana Nugraha dari Departemen Perhubungan
• Sanitasi dan Penataan Permukiman Kumuh dari Departemen Pekerjaan Umum
• Kota dengan Tata Ruang Terbaik ke-2 di Indonesia

Biografi Jokowi (Joko Widodo)

Jokowi adalah tokoh pemimpin terpuji Walikota Solo dan berperan memperomosikan Mobil ESEMKA. Ir. Joko Widodo (Jokowi) adalah walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bhakti 2005-2015. Wakil walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo. Jokowi lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Agama Jokowi adalah Islam. Pada 2012 Jokowi memenangkan Pilkada DKI Jakarta dan ditetapkan sebagi Gubernur DKI Jakarta. Banyak pihak optimis dengan kinerja Jokowi dan wakilnya Ahok untuk memperbaiki kota Jakarta yang semerawut.

Biografi Jokowi (Joko Widodo)

Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota Solo, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini; bahkan hingga saat ia terpilih. Namun setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dilakukan olehnya. Ia banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.

Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto “Solo: The Spirit of Java“. Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.
Berkat prestasi tersebut, Jokowi terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008″ oleh Majalah Tempo.

Asal Nama Julukan Jokowi

“Jokowi itu pemberian nama dari buyer saya dari Prancis,” begitu kata Wali Kota Solo, Joko Widodo, saat ditanya dari mana muncul nama Jokowi. Kata dia, begitu banyak nama dengan nama depan Joko yang jadi eksportir mebel kayu. Pembeli dari luar bingung untuk membedakan, Joko yang ini apa Joko yang itu. Makanya, dia terus diberi nama khusus, ‘Jokowi’. Panggilan itu kemudian melekat sampai sekarang. Di kartu nama yang dia berikan tertulis, Jokowi, Wali Kota Solo. Belakangan dia mengecek, di Solo yang namanya persis Joko Widodo ada 16 orang.
Saat ini, Jokowi menjabat untuk periode kedua. Kemenangan mutlak diperoleh saat pemilihan wali kota tahun lalu. Nama Jokowi kini tidak hanya populer, tapi kepribadiannya juga disukai masyarakat. Setidaknya, ketika pergi ke pasar-pasar, para pedagang beramai-ramai memanggilnya, atau paling tidak berbisik pada orang sebelahnya, “Eh..itu Pak Joko.”
Bagaimana ceritanya sehingga dia bisa dicintai masyarakat Solo? Kebijakan apa saja yang telah membuat rakyatnya senang? Mengapa pula dia harus menginjak pegawainya? Berikut wawancara wartawan Republika, Ditto Pappilanda, dengan Jokowi dalam kebersamaannya sepanjang setengah hari di seputaran Solo.

Sikap apa yang Anda bawa dalam menjalankan karier sebagai birokrat?
Secara prinsip, saya hanya bekerja untuk rakyat. Hanya itu, simpel. Saya enggak berpikir macam-macam, wong enggak bisa apa-apa. Mau dinilai tidak baik, silakan, mau dinilai baik, ya silakan. Saya kan tugasnya hanya bekerja. Enggak ada kemauan macam-macam. Enggak punya target apa-apa. Bekerja. Begitu saja.
Bener, saya tidak muluk-muluk dan sebenarnya yang kita jalankan pun semua orang bisa ngerjain. Hanya, mau enggak. Punya niat enggak. Itu saja. Enggak usah tinggi-tinggi. Sederhana sekali.
Contoh, lima tahun yang lalu, pelayanan KTP kita di kecamatan semrawut. KTP bisa dua minggu, bisa tiga minggu selesai. Tidak ada waktu yang jelas. Bergantung pada yang meminta, seminggu bisa, dua minggu bisa. Tapi, dengan memperbaiki sistem, apa pun akan bisa berubah. Menyiapkan sistem, kemudian melaksanakan sistem itu, dan kalau ada yang enggak mau melaksanakan sistem, ya, saya injak.
Awalnya reaksi internal bagaimana?
Ya biasa, resistensi setahun di depan, tapi setelah itu, ya, biasa saja. Semuanya kalau sudah biasa, ya semuanya senang. Ya, kita mengerti itu masalah kue, ternyata ya juga bisa dilakukan.
Untuk mengubah sistem proses KTP itu, tiga lurah saya copot, satu camat saya copot. Saat itu, ketika rapat diikuti 51 lurah, ada tiga lurah yang kelihatan tidak niat. Enggak mungkin satu jam, pak, paling tiga hari, kata mereka. Besoknya lurah itu tidak menjabat. Kalau saya, gitu saja. Rapat lima camat lagi, ada satu camat, sulit pak, karena harus entri data. Wah ini sama, lah. Ya, sudah.
Nyatanya, setelah mereka hilang, sistemnya bisa jalan. Seluruh kecamatan sekarang sudah seperti bank. Tidak ada lagi sekat antara masyarakat dan pegawai, terbuka semua. Satu jam juga sudah jadi. Rupiah yang harus dibayar sesuai perda, Rp 5.000.
Anda juga punya pengalaman menarik dalam penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kemudian banyak menjadi rujukan?
Iya. Sekarang banyak daerah-daerah ke sini, mau mengubah mindset. Oh ternyata penanganan (PKL) bisa tanpa berantem. Memang tidak mudah. Pengalaman kami waktu itu adalah memindahkan PKL di Kecamatan Banjarsari yang sudah dijadikan tempat jualan bahkan juga tempat tinggal selama lebih dari 20 tahun. Kawasan itu sebetulnya kawasan elite, tapi karena menjadi tempat dagang sekaligus tempat tinggal, yang terlihat adalah kekumuhan.
Lima tahun yang lalu, mereka saya undang makan di sini (ruang rapat rumah dinas wali kota). Saya ajak makan siang, saya ajak makan malam. Saya ajak bicara. Sampai 54 kali, saya ajak makan siang, makan malam, seperti ini. Tujuh bulan seperti ini. Akhirnya, mereka mau pindah. Enggak usah di-gebukin.

Mengapa butuh tujuh bulan, mengapa tidak di tiga bulan pertama?
Kita melihat-melihat angin, lah. Kalau Anda lihat, pertama kali mereka saya ajak ke sini, mereka semuanya langsung pasang spanduk. Pokoknya kalau dipindah, akan berjuang sampai titik darah penghabisan, nyiapin bambu runcing. Bahkan, ada yang mengancam membakar balai kota.
Situasi panas itu sampai pertemuan ke berapa?
Masih sampai pertemuan ke-30. Pertemuan 30-50 baru kita berbicara. Mereka butuh apa, mereka ingin apa, mereka khawatir mengenai apa. Dulu, mereka minta sembilan trayek angkot untuk menuju wilayah baru. Kita beri tiga angkutan umum. Jalannya yang sempit, kita perlebar.
Yang sulit itu, mereka meminta jaminan omzet di tempat yang baru sama seperti di tempat yang lama. Wah, bagaimana wali kota disuruh menjamin seperti itu. Jawaban saya, rezeki yang atur di atas, tapi nanti selama empat bulan akan saya iklankan di televisi lokal, di koran lokal, saya pasang spanduk di seluruh penjuru kota. Akhirnya, mereka mau pindah.
Pindahnya mereka saya siapkan 45 truk, saya tunggui dua hari, mereka pindah sendiri-sendiri. Pindahnya mereka dari tempat lama ke tempat baru saya kirab dengan prajurit keraton. Ini yang enggak ada di dunia mana pun. Mereka bawa tumpeng satu per satu sebagai simbol kemakmuran. Artinya, pindahnya senang. Tempat yang lama sudah jadi ruang terbuka hijau kembali.
Omzetnya di tempat yang baru?
Bisa empat kali. Bisa tanya ke sana, jangan tanya saya. Tapi, ya kira-kira ada yang sepuluh kali, ada yang empat kali. Rata-rata empat kali. Ada yang sebulan Rp 300 juta. Itu sudah bukan PKL lagi, geleng-geleng saya.
Bagaimana dengan PKL yang lain?
Setelah yang eks-PKL Banjarsari pindah, tidak sulit meyakinkan yang lain. Cukup pertemuan tiga sampai tujuh kali pertemuan selesai. Sampai saat ini, kita sudah pindahkan 23 titik PKL, tidak ada masalah.
Lha yang repot sekarang ini malah pedagang PKL itu minta direlokasi. Kita yang nggak punya duit. Sampai sekarang ini, masih 38 persen PKL yang belum direlokasi. Jadi, kalau masih melihat PKL di jalan atau trotoar, itu bagian dari 38 persen tadi.

Tampaknya, pemberdayaan pasar menjadi perhatian Anda?
Oiya. Kita sudah merenovasi 34 pasar dan membangun pasar yang baru di tujuh lokasi. Jika dikelola dengan baik, pasar ini mendatangkan pendapatan daerah yang besar.
Dulu, ketika saya masuk, pendapatan dari pasar hanya Rp 7,8 miliar, sekarang Rp 19,2 miliar. Hotel hanya Rp 10 miliar, restoran Rp 5 miliar, parkir Rp 1,8 miliar, advertising Rp 4 miliar. Hasil Rp 19,2 miliar itu hanya dari retribusi harian Rp 2.600. Pedagangnya banyak sekali, kok. Ini yang harus dilihat. Asal manajemennya bagus, enggak rugi kita bangun-bangun pasar. Masyarakat-pedagang terlayani, kita dapat income seperti itu.
Sementara kalau mal, enggak tahu saya, paling bayar IMB saja, kita mau tarik apa? Makanya, mal juga kita batasi. Begitu juga hypermarket kita batasi. Bahkan, minimarket juga saya stop izinnya. Rencananya dulu akan ada 60-80 yang buka, tapi tidak saya izinkan. Sekarang hanya ada belasan.
Tapi, sepertinya Pasar Klewer belum tersentuh ya, kondisinya masih kurang nyaman?
Klewer itu, waduh. Duitnya gede sekali. Kemarin, dihitung investor, Rp 400 miliar. Duit dari mana? Anggaran berapa puluh tahun, kita mau cari jurus apa belum ketemu. Anggaran belanja Solo Rp 780 miliar, tahun ini Rp 1,26 triliun. Tidak mampu kita. Pedagang di Klewer lebih banyak, 3.000-an pedagang, pasarnya juga besar sekali. Di situ, yang Solo banyak, Sukoharjo banyak, Sragen banyak, Jepara ada, Pekalongan ada, Tegal ada. Batik dari mana-mana. Tapi, saya yakin ada jurusnya, hanya belum ketemu aja.
Soal pendidikan, di beberapa daerah sudah banyak dilakukan pendidikan gratis, apakah di Solo juga begitu?
Kita beda. Di sini, kita menerbitkan kartu untuk siswa, ada platinum, gold, dan silver. Mereka yang paling miskin itu memperoleh kartu platinum. Mereka ini gratis semuanya, mulai dari uang pangkal sampai kebutuhan sekolah dan juga biaya operasional. Kemudian, yang gold itu mendapat fasilitas, tapi tak sebanyak platinum. Begitu juga yang silver, hanya dibayari pemkot untuk kebutuhan tertentu.
Itu juga yang diberlakukan untuk kesehatan?
Iya, ada kartu seperti itu, ada gold dan silver. Gold ini untuk mereka yang masuk golongan sangat miskin. Semua gratis, perawatan rawat inap, bahkan cuci darah pun untuk yang gold ini gratis.

Tampaknya, sekarang masyarakat sudah percaya pada Anda, padahal di awal terpilih, banyak yang sangsi?
Yah, satu tahun, lah. Namanya belum dikenal, saya kan bukan potongan wali kota, kurus, jelek. Saya juga enggak pernah muncul di Solo, apalagi bisnis saya 100 persen ekspor. Ada yang sangsi, ya biar saja, sampai sekarang enggak apa-apa. Mau sangsi, mau menilai jelek, terserah orang.
Dulu, apa niat awalnya jadi wali kota?
Enggak ada niat, kecelakaan. Ndak tahu itu. Dulu, pilkada pertama, kita dapat suara 37 persen, menang tipis. Wong saya bukan orang terkenal, kok. Yang lain terkenal semuanya kan, saya enggak. Tapi, kelihatannya masyarakat sudah malas dengan orang terkenal. Mau coba yang enggak terkenal. Coba-coba, jadi saya bilang kecelakaan tadi itu memang betul.
Hal apa yang paling mengesankan selama Anda menjadi wali kota?
Paling mengesankan? Paling mengesankan itu, kalau dulu, kan, wali kota mesti meresmikan hal yang gede-gede. Meresmikan mal terbesar besar misalnya. Tapi, sekarang, gapura, pos ronda, semuanya saya yang buka, kok. Pos ronda minta dibuka wali kota, gapura dibuka wali kota, ya gimana rakyat yang minta, buka aja. Ya, kadang-kadang lucu juga. Tapi kita nikmati.
Apa kesulitan yang paling pertama Anda temui saat menjabat sebagai wali kota?
Masalah aturan. Betul. Kita, kalau di usaha, mencari yang se-simpel mungkin, seefisien mungkin. Tapi, kita di pemerintahan enggak bisa, ada tahapan aturan. Meskipun anggaran ada, aturannya enggak terpenuhi, enggak bisa jalani. Harusnya, bisa kita kerjain dua minggu, harus menunggu dua tahun. Banyak aturan-aturan yang justru membelenggu kita sendiri, terlalu prosedural. Kita ini jadi negara prosedur.
Apa pertimbangannya saat Anda mencalonkan untuk kali kedua?
Sebetulnya, saya enggak mau. Mau balik lagi ke habitat tukang kayu. Saat itu, setiap hari datang berbondong-bondong berbagai kelompok yang mendorong saya maju lagi. Mereka katakan, ini suara rakyat. Saya berpikir, ini benar ndak, apa hanya rekayasa politik. Dua minggu saya cuti, pusing saya mikir itu. Saya pulang, okelah saya survei saja. Saya survei pertama, dapatnya 87 persen. Enggak percaya, saya survei lagi, dapatnya 87 persen lagi.

Setelah survei itu, saya melihat, benar-benar ada keinginan masyarakat. Jadi, yang datang ke saya itu benar. Dan ternyata memang saya dapat hampir 91 persen. Saya lihat ada harapan dan ekspektasi yang terlalu besar. Perhitungan saya 65-70 persen. Hitungan di atas kertas 65:35, atau 60:40, kira-kira.
Ada kekhwatiran tidak, ketika lepas jabatan, semua yang Anda bangun tetap terjaga?
Pertama ada blueprint, ada concept plan kota. Paling tidak, pemimpin baru nanti enggak usah pakai 100 persen, seenggaknya 70 persen. Jangan sampai, sudah SMP, kembali lagi ke TK. Saya punya kewajiban juga untuk menyiapkan dan memberi tahu apa yang harus dilakukan nantinya.

Dunia Politik Berat, Pasti Bergaul dengan Serigala Berbulu Domba

Mayoritas keluarga Angelina Sondakh adalah politisi. Profesi ini dipilih lantaran filosofinya sangat baik. Politik adalah alat untuk memperjuangkan keadilan. “Namun pilihannya (untuk masuk ke parpol mana), kembali ke masing-masing. Nah Angie sendiri pilih masuk Partai Demokrat,” tegas ayah Angelina Sondakh, Lucky Sondakh di Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Dalam kasus yang membelitnya sekarang, Angelina sebenarnya bermaksud memperjuangkan pembangunan pendidikan universitas di kawasan timur Indonesia.
“Saya kan pernah jadi Koordinator Forum Rektor Indonesia Timur. Saya sempat bilang ke anak saya, ‘Karena kamu sekarang di Komisi Pendidikan, coba bantu pendidikan di sini’. Dan Angie bilang akan bantu,” tambah Lucky yang bergelar profesor.
Namun, dalam perjalanannya, ternyata banyak liku yang menghadang perjuangannya, hingga akhirnya terjerat korupsi.
“Wah Pah, dunia politik tidak seindah yang dibayangkan, sangat berat,” ujar Lucky mengulangi pernyataan anaknya.
Sampai saat, ketika Angie menjadi tersangka kasus korupsi, ia bilang saya tidak mau masuk dunia politik.
“Ia mau kembali ke dunia yang lebih simpel. Tapi itulah resiko masuk dunia politik, pasti akan bergaul serigala berbulu domba. Dan ia (Angie) membenarkan itu,” demikian Lucky. @ari

Pernikahan Pada Tanggal Cantik

Jakarta - Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) ternyata ikut serta dalam fenomena tanggal cantik 12-12-12. JK menjadi saksi akad nikah putri dari politisi Golkar (alm) Syamsul Muarif, Ida Zulaida.

Akad nikah itu berlokasi di Masjid Sunda Kelapa, Jl Taman Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. JK tiba di masjid besar itu sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengenakan baju batik cokelat dan celana panjang hitam lengkap dengan peci hitam. JK langsung duduk di tempat saksi tepat di samping calon pengantin.

Tanggal unik 12-12-12 ini memang banyak dimanfaatkan untuk menggelar momen spesial. Ida sendiri mengaku memilih tanggal ini karena merupakan hari lahir dia dan berharap agar biduk rumah tangganya langgeng dan bahagia sampai akhir hayat.

"Tanggal cantik jadi mudah diingat, harapan saya bisa menjadi keluarga yang cantik sepanjang masa," kata Ida kepada detikcom.

Ida mengikat janji dengan M Sigit Nugroho. Keduanya mengenakan pakaian pengantin warna putih. Bertindak sebagai penghulu adalah M Haikal. Haikal menuturkan, hari ini dia akan menikahkan 6 pasangan. Ida dan Sigit merupakan pasangan kedua yang dinikahkannya.

Harga Motor Tercantik Dunia Turun Dirakit Di Bekasi

Sebagai pendatang baru di segmen pasar motor Indonesia, MV Agusta langsung tancap gas. Melalui PT Moto Arte Indonesia (MAI), Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) MV Agusta di Tanah Air, mereka siap menyodorkan semua varian yang dimiliki.

Pada tahap peresmian awal kemarin, mereka menghadirkan tiga varian yakni tipe F4 RR, F3 675 dan MV Agusta Brutale 675. Hebatnya, ketiganya sudah laku terjual.

"Respon dari pasar Indonesia sangat bagus. Maka itu kami akan mendirikan pabrik rakitan (CKD) di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik itu akan beroperasi tahun depan," kata Presiden Direktur PT Moto Arte Indonesia, Steven Oentoro di Jakarta, Rabu 21 November 2012.

Menurut Steven, pabrik CKD MV Agusta adalah hasil gabungan dari beberapa pihak. Sayangnya, dia belum berani menjelaskan kapasitas pabrik tersebut. Awal permulaan akan merakit 40-50 unit MV Agusta terlebih dahulu.

Ia mengatakan begitu resmi dirakit di Indonesia, harga MV Agusta di Indonesia akan turun.

"Dengan CKD pasti harganya turun tapi belum tahu berapa penurunannya. Yang pasti dengan CKD tak menghilangkan performa serta kualitasnya," katanya.

Untuk tahun depan, MAI berniat menghadirkan semua varian MV Agusta yang sudah meluncur secara global, termasuk model yang baru saja dinobatkan sebagai motor tercantik di EICMA 2012 yakni MV Agusta Rivale 800.

"Februari 2012, kami akan memasukan semua tipe Brutale seperti Brutale 1090, Brutale 1090R, Brutale 1090RR. Dan Rivale 800 akan kami masukan pada pertengahan 2013," ujarnya.

Motor buatan tangan itu memang dikenal dengan desainnya yang eksotis. Tak heran, produk racikannya berhasil meraih predikat motor paling cantik di pameran motor terbesar di Eropa (EICMA). Salah satunya adalah F3 675 dan Rivale 800.

Boediono Di Hambalang Di Century

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, menyatakan meski Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan dua orang Deputi Gubernur Bank Indonesia sebagai tersangka, namun tidak serta merta dapat dinyatakan jika Wakil Presiden Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia terlibat dalam tindak pidana korupsi bailout Bank Century.

"Deputi Gubernur itu ada beberapa orang. Dari sekian banyak deputi, yang jadi tersangka dua. Posisi Gubernur BI itu di atas. Dari seluruh deputi saja belum jelas statusnya, kok sudah ke Beodiono. Kan aneh ini," kata Marzuki di Nusa Dua, Bali, Kamis 22 November 2012.

Menurut Marzuki, biarkan keduanya yang telah jadi tersangka didengarkan keterangannya terlebih dahulu. "Bagaimana keputusan itu diambil, siapa yang paling berperan, apakah ini data yang dari bawah yang salah. Ada hal-hal administrasi yang tidak bisa kita tuntut ke ranah pidana," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Marzuki mencontohkan dirinya sebagai Ketua DPR. "Saya membuat surat kepada presiden. Surat saya itu kan datangnya dari alat kelengkapan. Tidak bisa dong saya yang disalahkan hanya karena saya tanda tangan. Padahal itu (tanda tangan) karena kewajiban administratif," kata dia.

"Apa yang diputuskan oleh alat kelengkapan, yang harus tanda tangan kan saya sebagai ketua. Bahwa surat itu nantinya salah, tidak bisa dibebankan ke saya. Bahwa secara moral, iya. Tidak bisa dituntut dong," kata Marzuki.

Periksa Dulu Deputi

Menurut dia, jika yang menyuruh hal tersebut adalah Boediono, maka wajar jika tuduhan diarahkan kepada dirinya. "Tapi biarkan deputi itu dulu diperiksa. Kadang-kadang itu tanggung jawab administrasi. Tapi siapa yang merekayasa itu diproses dulu. Kalau yang menyuruh Gubernur BI baru kena. Kalau yang merekayasa di bawah, Gubernur BI cuma terima laporan. Ini yang saya lihat yang menuduh ini tidak pengalaman kerja," kata Marzuki.

Bagi Marzuki, kasus yang membelit Boediono sama halnya dengan kasus yang menjerat Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Mallarangeng dalam kasus mega proyek Hambalang. "Orang yang menuduh seperti itu tidak pernah di birokrasi. Tidak pernah memegang jabatan-jabatan eksekutif. Ini tidak paham. Ada tanggung jawab pidana, ada tanggung jawab administrasi. Sama dengan Andi Mallarangeng. Dia tahu ada proyek itu. Tapi kalau dia harus tahu ada penyelewenangan di bawah, tidak bisa dong," ujar Marzuki.

"Jadi dalam kasus Boediono dicek dulu. Jangan karena dia ikut tanda tangan harus tanggung jawab. Di bawah main semua. Masak iya Gubernur BI mengutak-atik data. Saya lihat ini sudah tendensius," kata Marzuki.

Ia juga menyoroti pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad. Menurut Marzuki, Abraham tersudut saat menyatakan pendapat. "Dia terpojok ditanya terus masalah Boediono. Orang menyebut Boediono aktor intelektual. Nah, dia terpojok, dia bilang, saya tidak bisa memeriksa. Ke luar kalimat itu. Jadi harus paham. Masyarakat beri penjelasan," kata Marzuki.